Sumatera Barat ||Semangat membangun institusi Polri yang bersih dan profesional kembali ditegaskan dalam momentum penting penerimaan anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026. Wakapolda Sumatera Barat, Solihin, tampil langsung memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas di Mapolda Sumbar, Selasa sore, sebagai simbol kuat komitmen anti-KKN dalam proses seleksi.
Kegiatan tersebut tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi titik awal peneguhan integritas bagi seluruh pihak yang terlibat. Hadir dalam kesempatan itu Kabiro SDM Polda Sumbar Anisullah M. Ridha, jajaran panitia seleksi, peserta calon anggota Polri, serta para orang tua dan wali yang ikut menyaksikan sekaligus terlibat dalam komitmen bersama.
Suasana berlangsung khidmat saat pembacaan pakta integritas dipimpin langsung oleh Wakapolda. Seluruh peserta, panitia, hingga pengawas internal dan eksternal mengikuti dengan penuh keseriusan, menandatangani dokumen yang menjadi janji moral untuk menjaga kejujuran dan transparansi selama proses seleksi berlangsung.
Dalam arahannya, Wakapolda Solihin menegaskan bahwa pakta integritas bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebutnya sebagai fondasi utama dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang kredibel dan dipercaya publik.
“Ini adalah komitmen bersama. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penerimaan anggota Polri,” tegasnya dengan nada serius.
Ia juga mengingatkan bahwa kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kualitas individu. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk intervensi, titipan, maupun praktik tidak sehat lainnya yang mencederai proses seleksi.
Peserta diminta untuk fokus mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun akademik. Wakapolda menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar siap dan kompeten yang akan mampu melewati setiap tahapan seleksi.
Lebih jauh, peringatan keras juga disampaikan kepada peserta dan orang tua agar tidak mudah tergiur oleh oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Praktik percaloan, menurutnya, merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak tegas tanpa kompromi.
Dalam upaya memperkuat transparansi, sistem seleksi tahun ini mengadopsi mekanisme modern “one day service”. Melalui sistem ini, hasil setiap tahapan dapat langsung diketahui pada hari yang sama oleh peserta dan orang tua, sehingga menutup peluang manipulasi.
Tidak hanya itu, pengawasan eksternal juga dilibatkan secara aktif. Berbagai unsur independen seperti tenaga medis, psikolog, akademisi, hingga lembaga pengawas pelayanan publik turut mengawal jalannya seleksi demi memastikan objektivitas.
Data yang disampaikan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Sebanyak 2.966 orang mendaftar, terdiri dari 2.321 pria dan 645 wanita. Dari jumlah tersebut, 2.362 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Kabiro SDM Polda Sumbar, Anisullah M. Ridha, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dijalankan dengan prinsip BETAH—Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menjaga kualitas dan integritas proses rekrutmen.
Ia memastikan setiap tahapan dilakukan secara objektif dengan sistem terbuka, sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan kemampuan peserta tanpa adanya intervensi pihak mana pun.
Menurutnya, keberhasilan rekrutmen tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama dari peserta dan orang tua untuk menjaga kejujuran selama proses berlangsung.
Momentum ini diharapkan menjadi awal yang kuat dalam rangkaian panjang seleksi anggota Polri 2026. Dengan komitmen yang telah dibangun, seluruh tahapan diyakini akan berjalan profesional dan transparan.
Pada akhirnya, proses ini diharapkan mampu melahirkan generasi Polri yang unggul, berintegritas, dan siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di masa depan.
[ANDRI/HD]
